Guru Besar Unair Desak Presiden Prabowo Bertanggung Jawab dan Mundur dari Board of Peace
NOVOSTINA.COM– Guru Besar Ilmu Komunikasi dari Universitas Airlangga, Prof Henri Subiakto, melontarkan kritik keras terhadap sikap politik luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Ia meminta kepala negara menjelaskan secara terbuka kepada publik mengenai arah kebijakan Indonesia yang dinilai semakin dekat dengan kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya.
Dalam pernyataannya, Prof Henri menyoroti hubungan Presiden Prabowo dengan mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Menurutnya, figur yang selama ini diklaim sebagai pembawa perdamaian justru terlibat dalam dinamika global yang memperuncing konflik dan ketegangan antarnegara.
“Presiden harus menjelaskan kepada rakyat, mengapa sosok yang disebut-sebut sebagai sahabat dan panutan itu justru terlibat dalam berbagai kebijakan luar negeri yang memicu instabilitas dan merusak kedaulatan bangsa lain,” ujar Prof Henri, Senin (2/3/2026).
Ia menilai, mayoritas rakyat Indonesia memiliki sikap historis yang konsisten menolak perang dan segala bentuk agresi terhadap kedaulatan negara lain. Karena itu, ia mempertanyakan apakah Indonesia masih akan terus digiring untuk mendukung poros kekuatan global yang dinilai agresif, termasuk kebijakan luar negeri yang berpihak pada kepentingan geopolitik tertentu di Timur Tengah.
Prof Henri juga menyinggung posisi Indonesia dalam forum yang disebut sebagai Board of Peace. Ia mempertanyakan efektivitas dan konsistensi forum tersebut sebagai wadah perdamaian, apabila dalam praktiknya justru beriringan dengan kebijakan yang memicu konflik dan eskalasi militer.
“Apakah Board of Peace benar-benar menjadi instrumen perdamaian, atau justru alat legitimasi kepentingan geopolitik negara-negara besar?” katanya.
Tak hanya itu, ia turut mengkritisi rencana dan komitmen Indonesia dalam skema Agreement on Reciprocal Trade (ART). Menurutnya, perjanjian dagang timbal balik tersebut berpotensi menempatkan Indonesia dalam posisi yang lemah jika tidak disertai perhitungan strategis yang matang dan perlindungan kuat terhadap kepentingan nasional.
Dalam pandangannya, Presiden Prabowo memikul tanggung jawab besar terhadap 285 juta rakyat Indonesia. Kebijakan luar negeri, kata dia, harus berlandaskan pada prinsip bebas aktif yang selama ini menjadi fondasi diplomasi Indonesia sejak era kemerdekaan.
“Presiden Indonesia tidak boleh tampak inferior atau berada di bawah tekanan kepentingan asing. Indonesia adalah bangsa besar dan harus berdiri sejajar dengan bangsa mana pun,” tegasnya.
Prof Henri pun mendorong pemerintah untuk meninjau kembali keikutsertaan dalam Board of Peace serta mengevaluasi ulang komitmen terhadap ART jika dinilai berpotensi merugikan masa depan ekonomi dan kedaulatan nasional.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Istana terkait pernyataan tersebut.
About The Author
