Rizal Fadhillah: 2026 Berpotensi Jadi “Tahun Kegetiran” di Bawah Pemerintahan Prabowo
NOVOSTINA.COM– Pemerhati politik dan kebangsaan M Rizal Fadillah menilai tahun 2026 berpotensi menjadi year of bitterness atau tahun kegetiran bagi Indonesia. Penilaian tersebut didasarkan pada kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai gagal menghadirkan semangat baru dan justru melanjutkan pola kekuasaan rezim sebelumnya tanpa koreksi mendasar.
Menurut Rizal, pemerintahan Prabowo sejak dilantik Oktober 2024 menunjukkan kecenderungan menjadi pelanjut rezim Jokowi yang sedang mengalami kemerosotan, bukan rezim dengan visi pembaruan. “Rezim baru tanpa semangat baru adalah sesuatu yang naif dan aneh. Jokowi berhenti bukan sedang melesat ke atas, tetapi meluncur ke bawah. Menjadi pelanjut tanpa reserve dari kemerosotan adalah kebodohan tingkat tinggi,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Bandung, Rabu (24/12/2025).
Ia menilai tahun 2025 seharusnya menjadi masa pembuktian arah kepemimpinan Prabowo. Namun, yang terlihat justru sebaliknya. “Prabowo bukan pemimpin harapan, tetapi pemimpin yang gagal dan sulit memiliki harapan. Pola penanganan masalah amatiran, mengambang, dan tanpa ketegasan nyata. Ketegasan hanya berada di ruang ilusi dan omon-omon,” tegasnya.
Rizal menguraikan empat alasan utama mengapa tahun 2026 berpotensi menjadi tahun kegetiran bagi bangsa.
Pertama, ketidakmampuan membaca kekuasaan Ilahi. Ia menyinggung bencana banjir yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang menurutnya tidak disikapi pemerintah dengan kesadaran spiritual sebagai teguran Tuhan atas kerusakan alam dan kerakusan material. “Teguran yang diabaikan akan memancing bencana berkelanjutan,” katanya.
Kedua, tidak adanya pengakuan atas kesalahan dan kelemahan. Rizal menilai pemerintah terlalu jumawa merasa mampu mengatasi persoalan, sementara penderitaan rakyat di daerah terdampak bencana sangat nyata. Ia juga menyoroti kemenangan politik Prabowo-Gibran yang disebutnya diperoleh melalui kecurangan dengan bantuan Presiden Jokowi. “Kesetiaan pada kecurangan akan membawa akibat,” ujarnya.
Ketiga, inkonsistensi antara ucapan dan tindakan. Ia menilai pemerintahan saat ini sarat ambivalensi: besar dalam janji, kecil dalam kerja, bahkan nihil dalam realisasi. Reformasi Polri, proyek IKN, penanganan banjir, proyek Whoosh, hingga persoalan Morowali disebut berjalan tidak ajeg. “Rezim plin-plan layak menuai kekecewaan, bahkan perlawanan,” tegas Rizal.
Keempat, praktik bermain-main dengan hukum, moral, dan etika. Rizal menilai korupsi yang merajalela tidak bisa diatasi hanya dengan agenda normatif dan ampunan, melainkan membutuhkan langkah fundamental dan revolusioner. “Moral dan etika harus menjadi sokoguru perbaikan. Jika tidak, berlaku hukum alam: siapa menabur angin, akan menuai badai,” katanya.
Lebih jauh, Rizal memperingatkan bahwa tanpa tobat dan perubahan sikap, murka Ilahi dan kemarahan sosial akan terus membesar. Ia memprediksi potensi gelombang perlawanan rakyat dari berbagai kelompok, mulai dari mahasiswa, buruh, santri dan ulama, emak-emak, purnawirawan, hingga aktivis.
“Sinyal bencana bukan hanya banjir dan longsor, tetapi juga kemarahan sosial. Jika kinerja tetap seperti sekarang, tahun 2026 sangat potensial menjadi tahun kegetiran,” jelasnya.
Ia pun mengingatkan agar ayat-ayat Ilahi dibaca dan disikapi dengan sungguh-sungguh sebelum bangsa ini kembali mengalami tragedi yang lebih besar.
About The Author
