NOVOSTINA.COM — Gelombang kecaman atas teror dan intimidasi yang menimpa Ketua Umum Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ), Endriansyah, terus mengalir deras. Kali ini, langkah tegas diambil oleh kalangan praktisi hukum menyusul aksi premanisme terselubung yang diduga berkaitan dengan sikap vokal FPPJ dalam menguliti bobroknya kinerja Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat.
Ketua Padepokan Hukum Indonesia (PHI), Mus Gaber, secara terbuka mengecam keras aksi teror tersebut. Ia menyatakan bahwa segala bentuk ancaman terhadap aktivis yang menjalankan fungsi kontrol sosial merupakan pelanggaran serius terhadap hukum dan pencederaan nyata terhadap prinsip negara demokrasi.
Dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (23/07/26), Mus Gaber menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam dan siap memberikanpendampingan hukum penuh secara gratis kepada Endriansyah untuk menempuh jalur resmi hingga tuntas.
”Kami dari Padepokan Hukum Indonesia mengecam keras segala bentuk teror dan intimidasi terhadap Ketum FPPJ, Endriansyah. Ini negara hukum, bukan wilayah kekuasaan preman! Siapa pun pelaku di balik teror ini harus diseret ke muka hukum,” tegas Mus Gaber, Kamis (23/07/26).
Mus Gaber menilai, tindakan pengecut berupa ancaman fisik maupun psikologis menunjukkan kepanikan pihak-pihak tertentu yang terganggu oleh kritik tajam FPPJ terhadap carut-marut pelayanan publik di Jakarta Pusat. Menurutnya, alih-alih menggunakan jalur klarifikasi atau adu argumen yang sehat, oknum-oknum tak bertanggung jawab justru memilih jalan intimidasi.
Melalui tim hukum PHI, pihaknya siap mendampingi Endriansyah untuk membuat laporan resmi kepolisian serta mengawal proses investigasinya secara transparan. Mus Gaber juga mendesak jajaran penegak hukum, khususnya kepolisian, untuk bergerak cepat mengusut tuntas kasus ini tanpa pandang bulu.
”PHI siap berdiri di garis depan memberikan pendampingan hukum. Kami meminta aparat kepolisian bertindak cepat membongkar aktor intelektual di balik teror ini. Jangan beri ruang bagi aksi-aksi teror yang ingin membungkam suara kritis masyarakat di Jakarta,” pungkasnya.(Aj).
